Pendirian PT Umum

Jasa Pendirian PT Umum Profesional dan Terpercaya

PT Umum (Perseroan Terbatas) adalah bentuk badan usaha yang paling populer di Indonesia untuk bisnis skala menengah hingga besar. RakJasa hadir sebagai konsultan legal profesional yang siap membantu Anda dalam proses pendirian PT Umum secara cepat, mudah, dan sesuai regulasi yang berlaku.

Apa itu PT Umum?

PT Umum atau Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. PT Umum memberikan perlindungan hukum maksimal bagi pemilik karena tanggung jawab terbatas hanya pada modal yang disetor.

Mengapa Memilih RakJasa?

• Tim Profesional Berpengalaman: Konsultan legal yang ahli dalam pengurusan legalitas PT

• Proses Cepat & Efisien: Pengurusan sistematis tanpa hambatan

• Harga Transparan: Biaya jelas tanpa biaya tersembunyi

• Konsultasi Gratis: Dapatkan konsultasi awal tanpa dipungut biaya

• Legalitas Terjamin: Dijamin sesuai UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

• Layanan Lengkap: Dari akta hingga perizinan operasional

Dasar Hukum Pendirian PT Umum

Pendirian PT Umum diatur dalam:

• UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT)

• UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja)

• PP No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil

Persyaratan Pendirian PT Umum

Untuk mendirikan PT Umum, Anda memerlukan:

Persyaratan Umum:

1. Minimal 2 Pendiri (orang atau badan hukum)

2. Minimal 1 Direktur dan 1 Komisaris

3. Modal Dasar minimal Rp 50.000.000 (UU Cipta Kerja)

4. Modal Disetor minimal 25% dari modal dasar

Dokumen yang Dibutuhkan:

1. KTP dan KK seluruh Pendiri, Direktur, dan Komisaris

2. NPWP Pribadi seluruh pengurus

3. Pas Foto 3x4 dan 4x6 berwarna

4. Surat Keterangan Domisili Usaha atau bukti kepemilikan tempat usaha

5. Nama PT yang diinginkan (minimal 3 pilihan untuk pengecekan)

6. Bidang Usaha sesuai KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia)

7. Susunan Pemegang Saham dan komposisi kepemilikan

8. Struktur Organisasi Direksi dan Komisaris

Tahapan Pendirian PT Umum

1. Konsultasi dan Perencanaan

Tim RakJasa akan membantu Anda merencanakan struktur PT yang optimal, termasuk:

• Komposisi kepemilikan saham

• Struktur Direksi dan Komisaris

• Modal dasar dan modal disetor

• Bidang usaha yang akan dijalankan

2. Pengecekan Nama PT

Pengecekan ketersediaan nama PT di database Kemenkumham untuk memastikan tidak ada kesamaan dengan PT lain.

3. Pembuatan Akta Pendirian

Pembuatan akta pendirian PT oleh Notaris yang meliputi:

• Akta Pendirian PT

• Anggaran Dasar Perusahaan

• Berita Acara RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)

4. Pengesahan Kemenkumham

Pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian PT ke Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan:

• SK Pengesahan Badan Hukum

• Nomor AHU (Administrasi Hukum Umum)

5. Pengurusan NIB (Nomor Induk Berusaha)

Pendaftaran di sistem OSS (Online Single Submission) untuk mendapatkan:

• NIB yang berfungsi sebagai TDP, API-U, dan Angka Pengenal Importir

• Izin usaha dasar sesuai bidang usaha

6. Pengurusan NPWP Badan

Pembuatan NPWP badan usaha PT di kantor pajak setempat.

7. Pengurusan SKT (Surat Keterangan Terdaftar)

Pendaftaran wajib pajak badan untuk kewajiban perpajakan PT.

8. Pembuatan Stempel dan Rekening Bank

Setelah legalitas lengkap, kami membantu:

• Pembuatan stempel perusahaan

• Pembukaan rekening bank atas nama PT

Keuntungan Memiliki PT Umum

1. Badan Hukum Mandiri

PT memiliki status badan hukum tersendiri terpisah dari pemiliknya, memberikan kepastian hukum yang kuat.

2. Tanggung Jawab Terbatas

Pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disetor, melindungi aset pribadi.

3. Kemudahan Permodalan

• Lebih mudah mendapatkan pinjaman bank dengan jaminan yang lebih baik

• Dapat menerbitkan saham untuk penambahan modal

• Akses ke investor dan venture capital

4. Kredibilitas Tinggi

• Meningkatkan kepercayaan klien, supplier, dan mitra bisnis

• Lebih diprioritaskan dalam tender dan kontrak besar

• Citra profesional yang lebih baik

5. Kemudahan Ekspansi

• Dapat mendirikan cabang di berbagai daerah

• Lebih mudah untuk go public di bursa efek

• Struktur kepemilikan yang jelas untuk ekspansi bisnis

6. Kelangsungan Usaha Terjamin

PT tidak terpengaruh oleh perubahan pemegang saham atau meninggalnya pendiri, sehingga keberlangsungan usaha lebih terjamin.

7. Perpajakan yang Jelas

Tarif pajak badan yang definitif dan terstruktur, dengan kemungkinan fasilitas pajak untuk UMKM.

Modal PT Umum Berdasarkan UU Cipta Kerja

Sejak berlakunya UU Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020), ketentuan modal PT menjadi:

PT Umum Standar:

• Modal Dasar: Minimal Rp 50.000.000

• Modal Disetor: Minimal 25% dari modal dasar atau Rp 12.500.000

Catatan Penting:

• Tidak ada batas maksimal modal dasar

• Modal dapat disetor secara bertahap sesuai kesepakatan

• Modal dapat berupa uang atau aset lain yang dinilai

Struktur Organisasi PT Umum

PT Umum wajib memiliki organ perusahaan:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

• Organ tertinggi dalam PT

• Mengambil keputusan strategis perusahaan

• Mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Komisaris

2. Direksi

• Menjalankan pengurusan PT

• Mewakili PT di dalam dan di luar pengadilan

• Bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT

3. Komisaris

• Melakukan pengawasan terhadap Direksi

• Memberikan nasihat kepada Direksi

• Menjaga kepentingan pemegang saham

Perbedaan PT Umum dan PT Perorangan

Biaya Pendirian PT Umum

RakJasa menawarkan paket pendirian PT Umum dengan harga kompetitif dan transparan:

Paket sudah termasuk:

• Konsultasi dan pendampingan penuh

• Pengecekan nama PT

• Pembuatan Akta Pendirian di Notaris

• Pengesahan Kemenkumham (SK Badan Hukum)

• Pengurusan NIB (Nomor Induk Berusaha)

• NPWP Badan

• SKT (Surat Keterangan Terdaftar)

• Stempel perusahaan

• Softcopy dokumen lengkap

Biaya diluar paket:

• Modal dasar PT (minimal Rp 50 juta)

• Biaya domisili usaha (jika diperlukan)

• Izin operasional khusus sesuai bidang usaha

Hubungi kami untuk informasi detail paket dan penawaran terbaik.

Jangka Waktu Pendirian

Dengan RakJasa, proses pendirian PT Umum dapat diselesaikan dalam waktu 14-21 hari kerja, tergantung:

• Kelengkapan dokumen

• Proses verifikasi Kemenkumham

• Kompleksitas bidang usaha

Kewajiban PT Setelah Berdiri

Setelah PT resmi berdiri, ada beberapa kewajiban yang harus dipenuhi:

Kewajiban Administrasi:

• Membuat pembukuan keuangan

• Menyusun laporan tahunan

• Menyelenggarakan RUPS tahunan

Kewajiban Perpajakan:

• Lapor SPT Tahunan Badan

• Lapor SPT Masa (PPh 21, 23, 25, PPN)

• Bayar pajak tepat waktu

Kewajiban Hukum:

• Melaporkan perubahan data PT ke Kemenkumham (jika ada)

• Memperbarui izin usaha yang diperlukan

• Mematuhi regulasi di bidang usaha terkait

  Bidang Usaha yang Dapat Dijalankan PT

PT Umum dapat menjalankan hampir semua jenis usaha, kecuali yang dilarang atau memerlukan bentuk badan usaha khusus:

Bidang Usaha Umum:

• Perdagangan (ekspor-impor, distribusi, retail)

• Manufaktur dan industri

• Jasa (konsultan, konstruksi, IT, marketing)

• Teknologi dan startup

• Food & Beverage

• Properti dan real estate

• Transportasi dan logistik

Bidang Usaha Terbatas:

Beberapa bidang memerlukan izin khusus atau bentuk PT tertentu:

• Perbankan (harus PT Bank)

• Asuransi (harus PT Asuransi)

• Media massa (izin khusus)

• Pertambangan (izin khusus)

Perubahan Data PT

RakJasa juga melayani perubahan data PT, antara lain:

• Perubahan nama PT

• Perubahan alamat

• Perubahan susunan pemegang saham

• Perubahan Direksi dan Komisaris

• Penambahan modal dasar

• Perubahan anggaran dasar

• Perubahan bidang usaha

Kapan Harus Mendirikan PT Umum?

PT Umum cocok untuk Anda yang:

✅ Memiliki rencana bisnis skala menengah hingga besar

✅ Membutuhkan kredibilitas tinggi untuk tender dan kontrak

✅ Ingin melindungi aset pribadi dengan tanggung jawab terbatas

✅ Berencana mencari investor atau pinjaman bank

✅ Ingin ekspansi bisnis ke berbagai daerah

✅ Memiliki modal usaha di atas Rp 50 juta

✅ Ingin struktur bisnis yang profesional dan terorganisir

Dokumen yang Diperoleh Setelah Pendirian

Setelah proses selesai, Anda akan mendapatkan:

1. 1. Akta Pendirian PT (Notaris)

2. 2. SK Pengesahan Kemenkumham (Badan Hukum)

3. 3. Anggaran Dasar PT

4. 4. NIB (Nomor Induk Berusaha)

5. 5. NPWP Badan

6. 6. SKT (Surat Keterangan Terdaftar)

7. 7. Surat Pengangkatan Direksi dan Komisaris

8. 8. Stempel Perusahaan

9. 9. Softcopy Dokumen Lengkap

Layanan Tambahan RakJasa

Selain pendirian PT, RakJasa juga menyediakan:

• Perubahan Data PT: Nama, alamat, susunan pemegang saham, dll

• Pengurusan Izin Usaha: Sesuai bidang usaha (SIUP, TDP, dll via NIB)

• Perizinan Operasional: Izin khusus industri tertentu

• Konsultasi Perpajakan: Perencanaan dan kepatuhan pajak

• Pembubaran PT: Proses legal pembubaran badan usaha

• Virtual Office: Layanan domisili legal untuk PT

Perbedaan PT, CV, dan Firma

Tips Memilih Nama PT

Ketentuan Nama PT:

• Tidak boleh sama atau mirip dengan PT lain

• Harus menggunakan bahasa Indonesia atau daerah

• Tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum

• Tidak boleh menggunakan nama negara, lembaga negara, atau tokoh

• Harus mencerminkan kegiatan usaha (opsional)

Tips Penamaan:

• Siapkan 3-5 pilihan nama

• Pilih nama yang mudah diingat

• Hindari nama yang terlalu panjang

• Pastikan domain website tersedia

• Cek ketersediaan di Kemenkumham

Konsultasi Gratis

Masih bingung apakah PT Umum cocok untuk bisnis Anda? Tim RakJasa siap memberikan konsultasi gratis untuk membantu Anda menentukan struktur usaha yang tepat.

Kami akan membantu Anda:

• Menentukan jenis badan usaha yang sesuai

• Merencanakan struktur modal dan kepemilikan

• Mengurus semua proses legal dan administrasi

• Mendampingi hingga PT Anda siap beroperasi

Hubungi RakJasa sekarang dan wujudkan bisnis legal Anda!

Frequently Asked Questions (FAQ)

Q: Berapa lama proses pendirian PT Umum?

A: Proses pendirian PT Umum memakan waktu sekitar 14-21 hari kerja, tergantung kelengkapan dokumen dan proses verifikasi di Kemenkumham.

Q: Berapa modal minimal untuk mendirikan PT Umum?

A: Berdasarkan UU Cipta Kerja, modal dasar minimal PT Umum adalah Rp 50.000.000 dengan modal disetor minimal 25% atau Rp 12.500.000.

Q: Apakah bisa mendirikan PT dengan 1 orang saja?

A: Untuk PT Umum, minimal harus 2 pendiri. Jika ingin mendirikan PT dengan 1 orang, Anda bisa memilih PT Perorangan yang khusus untuk WNI.

Q: Apa perbedaan Direksi dan Komisaris?

A: Direksi adalah pengelola PT yang menjalankan operasional sehari-hari dan mewakili PT. Komisaris adalah pengawas yang mengawasi kinerja Direksi demi kepentingan pemegang saham.

Q: Apakah PT bisa mengikuti tender pemerintah?

A: Ya, PT dengan legalitas lengkap (akta, SK Kemenkumham, NIB, NPWP) dapat mengikuti tender pemerintah sesuai bidang usahanya.

Q: Apa saja kewajiban perpajakan PT?

A: PT wajib membayar pajak badan (PPh Badan), melaporkan SPT Tahunan dan Masa, serta pajak lainnya seperti PPh 21 (karyawan), PPh 23 (jasa), dan PPN jika omzet di atas Rp 4,8 miliar/tahun.

Q: Apakah WNA bisa menjadi pemegang saham PT?

A: Ya, WNA dapat menjadi pemegang saham PT dengan komposisi kepemilikan sesuai ketentuan Daftar Negatif Investasi (DNI). Beberapa bidang usaha terbuka 100% untuk asing, beberapa terbatas.

Q: Bagaimana jika ingin mengubah susunan pemegang saham?

A: Perubahan susunan pemegang saham harus melalui akta perubahan di Notaris dan dilaporkan ke Kemenkumham. RakJasa dapat membantu proses ini.

Q: Apakah bisa menjalankan lebih dari 1 bidang usaha dalam 1 PT?

A: Ya, PT dapat mencantumkan beberapa bidang usaha dalam anggaran dasar sesuai KBLI, baik sebagai kegiatan usaha utama maupun penunjang.

Q: Apa yang terjadi jika PT tidak melaporkan pajak?

A: PT yang tidak melaporkan pajak dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda, bunga, hingga sanksi pidana sesuai UU Perpajakan. Kepatuhan pajak sangat penting untuk keberlangsungan usaha.

Referensi Legal

RakJasa memastikan semua proses pendirian PT Umum sesuai dengan:

• UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

• UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Omnibus Law)

• PP No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan

• Permenkumham terkait Tata Cara Pendaftaran dan Pelaporan PT

• Peraturan OSS tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Komitmen RakJasa

Kami berkomitmen untuk:

✅ Memberikan layanan konsultan legal yang profesional dan terpercaya

✅ Memproses pendirian PT dengan cepat dan efisien

✅ Menjamin legalitas sesuai peraturan perundang-undangan

✅ Memberikan transparansi biaya tanpa biaya tersembunyi

✅ Mendampingi klien hingga PT siap beroperasi

✅ Memberikan after-sales service untuk kebutuhan legal lanjutan

Jika Anda membutuhkan bantuan profesional dalam pendirian PT Umum, RakJasa siap membantu dengan layanan konsultan legal dan perizinan berusaha yang terpercaya.

Hubungi kami untuk konsultasi gratis dan penawaran terbaik!

Disclaimer: Informasi dalam artikel ini bersifat umum dan edukatif. Untuk kasus spesifik, silakan konsultasikan dengan konsultan legal RakJasa.